Undang-undang Perpustakaan No. 43 \u00a0tahun 2007 mendefinisikan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi \u201c karya tulis, \u00a0karya cetak, \u00a0dan\/atau karya rekam\u201d \u00a0secara professional \u00a0dengan system yang \u00a0baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, \u00a0penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 \u00a0mendefinisikan perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, \u00a0dan\/atau karya rekam secara professional dengan system yang \u00a0baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pemustaka. \u00a0<\/p>\n\n\n\n
Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dibawah kepemimpinan Dr. I Ketut Sudarsana, S.Ag., M.Pd.H <\/strong><\/a>mendukung upaya peningkatan mutu perpustakaan IHDN Denpasar baik secara internal, maupun eksternal dengan melaksanakan akreditasi.<\/p>\n\n\n\n Akreditasi perpustakaan adalah \nkegiatan dalam rangka mengevaluasi \nseluruh aktifitas penyelenggaraan perpustakaan diukur berdasarkan parameter standar kualitas\ntertentu. Standar adalah acuan \nukuran kualitas. Mengelolaan \nperpustakaan perguruan tinggi\nberbasis akreditasi berarti menerapkan konsep akreditasi dalam manajemen pengelolaan\nperpustakaan. Terdapat sembilan komponen \nyang perlu dijadikan \nacuan pengelolaan perpustakaan \nberbasis akreditasi layanan, \nkerjasama, koleksi, pengorganisasian bahan \nperpustakaan, sumber daya \nmanusia, gedung\/ruang dan \nsarana prasarana, anggaran, \nmanajemen peprustakaan dan\nperawatan koleksi. Pengelolaan perpustakaan \n Kesembilan aspek \nini menjadi acuan \nyang dijadikan sebagai roadmap pengelolaan perpustakaan dalam rangka\nmewujudkan perpustakaan yang kualitas.<\/p>\n\n\n\n